|
No.
|
TIK
|
Pokok
Bahasan
|
Sub
Pokok Bahasan
|
Estimasi
Waktu
|
Media
Pembelajaran
|
Metode
Pembelajaran
|
Pustaka
|
||||
|
1.
|
Mahasiswa dapat
memahami perencanaan anggaran daerah, proses perencanaan anggaran, kebijakan
pengelolaan anggaran daerah, keberpihakan APBD pada kepentingan public, integrasi
perencanaan dan dan penganggaran pembangunan dan perkembangan perundang
undangan tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah
|
Perencanaan
Pemb
angunan
dan Penganggaran
Pemerintah Daerah Di Indonesia
|
1. Perencanaan
anggaran daerah
2. Proses
perencanaan anggaran
3. Kebijakan
pengelolaan anggaran daerah
4. Keberpihakan
APBD pada kepentingan publik
5. Integrasi perencanaan dan dan penganggaran pembangunan
6. Perkembangan
perundang-undangan tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
|
(a) Tutorial
(b) Tugas
Individu
(c) Browsing
Internet
|
IB & suhandak
|
||||
|
2.
|
Mahasiswa dapat mengenali sistem perencanaan pembangunan nasional
yang meliputi asas, tujuan, ruang lingkup dan tahapannya serta anggaran daerah reformasi baik .
|
Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan
|
1.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
a.
Asas dan tujuan perencanaan pembangunan nasional
b.
Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional
c.
Tahapan perencanaan pembangunan nasional
2.
Anggaran Daerah Reformasi
a. Anggaran pendapatan belanja
daerah
b. Anggaran berbasis kinerja
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
|
(a) Tutorial
(b) Diskusi
(c) Browsing
internet
(d) Kerja kelompok
|
IB
|
||||
|
3.
|
Mahasiswa
dapat melakukan proses penyusunan anggaran sektor publik.
|
Proses Perencanaan Dan Penganggaran Di Indonesia
|
1.
Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan
2.
Proses Perencanaan Dan Penganggaran Di Indonesia
a.
Pendekatan politik
b.
Pendekatan teknokratik
c.
Pendekatan partisipasi
d.
Pendekatan bottomup
e.
Pendekatan top-down
f.
Data dan informasi perencanaan pembangunan
g.
Prinsip dalam disiplin anggaran
3.
Prinsip Dalam Disiplin Anggaran
4.
Jenis Perencanaan Di Indonesia
a.
Perencanaan menurut jangkauan jangka waktu
b.
Perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi
c.
Perencanaan menurut proses / hierarki penyusunan
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
|
(a) Tutorial
(b) Diskusi
(c) Browsing
(d) Kerja Kelompok
|
IB
|
||||
|
4.
|
Mahasiswa
dapat melaksanakan teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik
dan membuatn laporan keuangannya.
|
Organisasi
Perencanaan Dan Penganggaran Daerah
|
1.
Teori
akuntansi sektor publik
2.
Standar
akuntansi sektor publik
3.
Teknik-teknik
akuntansi sektor publik.
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
|
(a) Tutorial
(b) Latihan
Soal
(c) Browsing
(d) Kerja Kelompok
|
IB
|
||||
|
5.
|
1. Mahasiswa dapat mengenali keuangan negara dan ruang
lingkupnya, APBN dan APBD, keuangan daerah, manajemen keuangan daerah dan
akuntansi keuangan daerah, kedudukan akuntansi keuangan daerah, lingkungan
akuntansi keuangan daerah.
2. Mahasiswa dapat melakukan system pencatatan dan siklus
akuntansi keuangan daerah
|
Dokumentasi
Perencanaan Dan Penganggaran Daerah
|
1.
Keuangan negara dan ruang lingkupnya
2.
Keuangan daerah dan akuntansi keuangan
daerah
3.
Kedudukan akuntansi keuangan daerah
4.
Sistem pencatatan, dasar dan siklus akuntansi keuangan daerah
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
|
(a) Tutorial
(b) Latihan
Soal
(c) Browsing
(d) Kerja Kelompok
|
IB
|
||||
|
6.
|
Mahasiswa
dapat mengklasifikasikan dan melakukan akuntansi pendapatan daerah, akuntansi
belanja daerah, pinjaman, ekuitas dana dan cadangan, akuntansi aset dan
akuntansi sisa anggaran.
|
Siklus
Perencanaan Dan Penganggaran
|
1.
Akuntansi
pendapatan dan belanja daerah
2.
Akuntansi
pinjaman
3.
Akuntansi
ekuitas dana dan cadangan
4.
Akuntansi asset
5.
Akuntansi sisa
anggaran.
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
|
(a) Tutorial
(b) Latihan
Soal
(c) Tugas
Kelompok
(d) Browsing
|
IB
|
||||
|
7.
|
Mahasiswa dapat melakukan pencatatan transaksi sampai
dengan penyusunan laporan keuangan dan system akuntansi BUMD sebagai pusat
laba.
|
Proses
Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara
|
1. BUMD
sebagai pusat laba
2. Akuntansi
BUMD
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
|
(a) Tutorial
(b) Latihan
Soal
(c) Browsing
(d) Tugas
Individu
|
IB
|
||||
|
8.
|
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
|
||||||||||
|
9.
|
Mahasiswa
dapat mengidentifikasi yayasan, baik ditinjau dari aspek yuridis, yaitu
mencakup pendirian, ketentuan perwakafan, organ yayasan, kewajiban
penyelenggaraan dokumen, pemeriksaan dan pembubaran, maupun ditinjau dari
aspek akuntansinya, mencakup cara penyusunan pembukuan dan PSAK No. 45
|
Struktur APBD Dan
Kode Rekening Dan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
|
1. Aspek
akuntansi yayasan
2. Aspek
yuridis yayasan
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
|
a)
Tutorial
b)
Latihan Soal
c)
Browsing
d)
Tugas Individu
|
IB
|
||||
|
10.
|
Mahasiswa dapat mengidentifikasi yayasan, baik
ditinjau dari aspek yuridis, yaitu mencakup pendirian, ketentuan perwakafan,
organ yayasan, kewajiban penyelenggaraan dokumen, pemeriksaan dan pembubaran,
maupun ditinjau dari aspek akuntansinya, mencakup cara penyusunan pembukuan
dan PSAK No. 45.
|
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKD) Dan Anggaran Kas
|
1.
Aspek yuridis yayasan
2.
Aspek akuntansi yayasan
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
|
(a) Tutorial
(b) Latihan
Soal
(c) Browsing
(d) Tugas Individu
|
IB
|
||||
|
11.
|
Mahasiswa dapat mengidentifikasi yayasan, baik
ditinjau dari aspek yuridis, yaitu mencakup pendirian, ketentuan perwakafan,
organ yayasan, kewajiban penyelenggaraan dokumen, pemeriksaan dan pembubaran,
maupun ditinjau dari aspek akuntansinya, mencakup cara penyusunan pembukuan
dan PSAK No. 45.
|
Proses Penyusunan
APBD Dan Perubahan APBD
|
1.
Aspek yuridis yayasan
2.
Aspek akuntansi yayasan
|
1 x 3 x 50’
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
(c)
Lembar Kerja/ dokumen
|
(a) Tutorial
(b) Latihan
Soal
(c) Tugas
Individu
|
IB
Modul
Suhandak
|
||||
|
12.
|
Mahasiswa dapat mengidentifikasi yayasan, baik
ditinjau dari aspek yuridis, yaitu mencakup pendirian, ketentuan perwakafan,
organ yayasan, kewajiban penyelenggaraan dokumen, pemeriksaan dan pembubaran,
maupun ditinjau dari aspek akuntansinya, mencakup cara penyusunan pembukuan
dan PSAK No. 45.
|
Evaluasi Perencanaan
Dan Penganggaran Daerah
|
1.
Aspek yuridis yayasan
2.
Aspek akuntansi yayasan
|
(150 menit)
|
(a)
LCD
(b)
White board
(c)
Lembar Kerja/ dokumen
|
(a) Tutorial
(b) Latihan
Soal
(c) Tugas
Individu
(d) Browsing
|
IB
|
||||
|
13.
|
UAS
|
||||||||||
PUSTAKA:
1.
Abdul
Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta :
Penerbit Salemba Empat.
2.
Bahtiar
Arif, Muchlis dan Iskandar, 2002. Akuntansi
Pemerintahan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
3. Gunawan Widjaja, 2002. Suatu Panduan Komprehensif Yayasan
di Indonesia. Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo.
4. IAI, 1998. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 :
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Jakarta : Divisi
Publikasi IAI.
5. Indra
Bastian dan Gatot Soepriyanto, 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep
untuk Pemerintah Daerah, Buku 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
6. Indra
Bastian, 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik : Modul untuk Pelatihan
Penyusunan Laporan Keuangan, Buku 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
7. Mardiasmo,
2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.
8. Siregar,
Baldric dan Bonni Siregar, 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana.
Yogyakarta : Penerbit STIE YKPN.
9.
http:\\ www.bappenas.go.id
